Maiyah
Sebagai Bahtera Kebangsaan
Secara simulatif, konstelasi politik di Indonesia
pasca pemilu legislatif dan menjelang pemilihan presiden 2014 sudah bisa
dibayangkan keruwetannya. Siapapun presiden yang terpilih akan mewarisi
kompleksitas persoalan dari pendahulunya. Situasi parlemenpun akan menghadapi
perkara yang sama. Baik itu mengenai perilaku anggota-anggotanya maupun mutu
pada hasil-hasil kerjanya. Rakyat akan tetap berlaku sebagai obyek penderita
yang terabaikan kesejahteraanya. Situasi adu kuat dan saling sandera
kepentingan antar golongan masih terus berlangsung, seperti tampak di panggung
politik Indonesia dewasa ini. Kondisi demikian akan terjadi, dengan catatan:
semua pemegang kekuasaan tidak mau merevolusi dirinya sendiri.
Idealnya, pemerintahan hasil pemilu 2014 ini bisa
dijadikan batu loncatan strategis untuk mengobati penyakit bangsa yang
terlanjur kronis. Rentang lima tahun kedepan, bisa dijadikan masa transisi
untuk bersih-bersih dan memugar konstitusi untuk mengamandemen pasal-pasal yang
mengancam kesejahteraan rakyat. Perbaikan system pada lembaga-lembaga negara
yang selama ini menjadi sarang korupsi juga bisa dilaksanakan pada masa
transisi tersebut. Demikian pula dengan pembenahan mekanisme pemilu berikut
resvisi undang-undang kepartaian, supaya pribadi-pribadi yang terpilih untuk
memegang amanat kedaulatan rakyat, bisa berkualitas dan mengedepankan keadilan.
Rekonsiliasi nasional terhadap generasi-generasi yang tersakiti di masa lampau,
bisa digelar. Agar Indonesia lancer berkembang tanpa diselipi dendam dari
rakyatnya.
Sayangnya, tidak gampang untuk mencapai hal ideal
tersebut. Bahkan nyaris mustahil, jika melihat peta politik terkini. Tapi,
Indonesia tentu tak ingin berakhir layaknya Majapahit. Luluh lantak dalam
benturan berkepanjangan, tercerabut dari akarnya, lantas tersingkir dari pentas
sejarah berjalan. Kajian-kajian mengenai keruntuhan Majapahit sudh selayaknya
dijadikan formula untuk menemukan karakter ke-Indonesia-an yang kokoh dan
melindungi semua pihak yang bernaung di dalamnya.
Perlu pemicu yangdahsyat dengan daya tembak yang hebat
untuk menjebol kebutuan system bangsa ini. Pada peran inilah, maiyah bisa
secara aktif terjun membuka jalan keluar kreatif bagi bangsa. Menginisiasi
adanya revolusi. Menggalang kesadaran dari berbagai pihak untuk instropeksi
diri: bahwa harus ada perbaikan yang fundamental dalam system ketatanegaraan
dan cara berpikir kebangsaan di Indonesia.
Komunirtas-komunitas yang tergabung dalam ikatan
maiyah berperan seperti layaknya wanua-wanua yang menebarkan semangat kepada
daerah-daerah untuk tetap optimis menjejak masa depan. Member jabaran
strategis, sekaligus mengiringi implementasi teknis dengan daerah-daerah
tersebut, agar tidak goyah ketika Jakarta mengalami krisis. Para intelektual
maiyah berlaku layaknya kaum tapa yang menghuni mandala-mandala. Menghuni
laboratorium-laboratorium maiyah, untuk merumuskan sekaligus menguji
gagasan-gagasan segar demi kemaslahatan bangsa.
Langkahnya bisa dimulai dengan memanfaatkan momentum
pasca pemilu, agar bisa dijelmakan sebagai masa transisi untuk melakukan
nyadran bagi negeri. Menggelar upacara refleksi sekaligus konsolidasi
nasionalisme. Nilai-nilai keluhuran dan konsep-konsep hidup bersama yang telah
bertahun-tahun digodog dalam diskusi-diskusinya, sudah saatnya diujicobakan.
Maiyah layaknya bahtera besar yang menampung aspirasi suci dan wangi bangsa ini
menuju Indonesia yang memangku dunia. Menjadi banawa mengangkut sekar
kebangsaan, untuk nyadran Indonesia.
Lubuklinggau,
10 Mei 2014
This entry was posted
on Friday, June 6, 2014
at 1:28 AM
and is filed under
banawa,
bunga,
kebangsaan,
leluhur,
maiyah,
majapahit,
nusantara,
penghormatan,
politik,
sekar,
upacara
. You can follow any responses to this entry through the
comments feed
.